Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Pembayaran Upah Buruh (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Medan)

Abstract

Upah adalah komponen utama dalam sebuah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Perjanjian kerja memuat besarnya upah dan waktu upah tersebut dibayarkan. Apabila upah tersebut terlambat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, maka hak pekerja untuk menerima upah tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah serta untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak penegak hukum terkait kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat melalui pengolahan data kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses penyidikan tindak pidana pelanggaran pembayaran upah buruh di Sumatra Utara, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah metode deskripsi analisi yang mengarah pada penelitian hokum yuridis empiris. Penelitian ini digunakan penelitian wawancara langsung kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian yaitu, bahan hukumprimer, berupa bahan hokum perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu, bahan hokum primer, berupa bahan hokum skunder, buku-buku dan bhan hokum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan hokum yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya di bagian upah harus di perhatikan pengusaha dalam menyeselaikan permasalahan hak sesuai dengan UndanganUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,perundingan secara Bipartit, perundingan secara Tripartit, dan proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial (Litigasi).