Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Bendungan Di Sidilanitano Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakngi oleh adanya putusan Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor Perkara 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015-2017. Mengenai persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan panitia pelaksana tender dan beberapa peserta tender lainnya. Dari beberapa jenis persekongkolan yang dilakukan oleh beberapa terdakwah dalam satu jenis tender yang mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha. Sehingga muncul permasalaha bagaimana Persekongkolan Tender Proyek Pembanguna Bendungan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundangundangan dan peraturan pemerintah. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu. Jenis persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Kontruksi dengan panitia tender dan beberapa peserta yaitu persekongkolan jenis vertikal dan horizontal. Serta tata cara kemenangan tender bendungan tersebut yang terdapat persaingan usaha tidak dengan cara penguguran document peserta lain dengan alasan yang tidak dapat diditerima serta persaingan usaha tidak dalam kasus ini diartikan sebagai jalan pintas untuk memajukan perusahaan PT. Kharisma Bina Kontruksi.