Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7775
Title: | Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengelolaan Izin Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |
Authors: | Esty, Sawitri Elvina |
Keywords: | Pengelolaan Izin;Pedagang Pasar Tradisiona;Pendapatan Asli daerah |
Issue Date: | 11-Oct-2019 |
Abstract: | Salah satu sektor informal yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari yaitu bahan-bahan pokok makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, alat pecah belah, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana peraturan daerah yang berlaku dan bekerjanya pada pedagang pasar dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder yang didapat melalui alat pengumpul data berupa studi lapangan (field research) dengan metode wawancara dan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, menghimpun data seperti buku, perpustakaan dan kedua diambil melalui media internet guna menghimpun data sekunder. Aturan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar, yaitu memiliki tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perdagangan, Bidang Industri, Bidang Pembinaan Pedagang dan Pendapatan Asli Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan bimbingan dan pengembangan sektor Perdagangan. Peraturan daerah yang berlaku sebagian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun, masih tetap perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk pengawasan pedagang pasar. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7775 |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SAWITRI ELVINA ESTY.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.