Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja dalam rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu seperti dalam pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Dinas yang dijabarkan dalam fungsi serta uraian tugas Sekretaris yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat yang secara hirarki kurang sesuai dengan struktur birokrasi yang ada di dilingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, karena luasnya beban kerja pada tugas, fungsi dan uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh para pejabat/pegawai di Sekretariat tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, dengan kategorisasinya adalah adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan; adanya Standard Operasional Procedure dan melaksanakan uraian tugas (Job Description); adanya komunikasi dan interaksi antara pegawai dan pimpinan satuan kerja yang melakasanakan tugas; adanya disposisi atau sikap dari para pelaksanaan kebijakan (pegawai; dan adanya struktur birokrasi yang baik dalam suatu proses pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan implementasi kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya sasaran yang sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas pegawai sudah sesuai dengan SOP, serta adanya proses komunikasi yang baik syang didukung dengan struktur birokrasi yang memadai