Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4335
Title: Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masarakat Di Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah
Authors: Musaraddin
Keywords: Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011;Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masarakat
Issue Date: 20-Apr-2017
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Qanun No.4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi masarakat di desa arul putih kabupaten Aceh Tengah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kualitas pelayanan adminitrasi di desa Arul Putih yangdi jalankan pemerintahan kampung di atur dalam Qanun nomor 4 Tahun 2011.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan kabupaten aceh tengah salah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 (enam) orang antara lain adalah kepala desa arul putih, sekertaris desa, kepala dusun arul putih, Tokoh Masyarakat sebanyak 4(empat) orang dari Masyarakat Sipil. Implementasi Qanun No. 4 Tahun 2011, tentang pemerintahan kampung di dalam hal ini membahas tentang pelaksanaan pelayanan terhadap masarakat, sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak pemerintahan kampung. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak pemerintahan kampung telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang pemerintahan kampung yang telah ditetapkan di aceh dan khususnya di desa Arul Putih. Meskipun kurangnya kesadaran dari pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini pemerintahan desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Untuk membantu pelaksanaan kebijakan agar tecapainya tujuan yang diharapkan masyarakat, juga telah melakukan tenguran serta sanksi kepada siapa saja yang melanggar Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4335
Appears in Collections:Public Administration Science



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.