Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Ho) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bener Meriah

Abstract

Retribusi adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan dalam suatu Negara. Retribusi Izin Gangguan merupakan upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan untuk melaksanakan pengutipan atas Retribusi Jasa Usaha yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Kepegawaian, Bendahara Penerimaan dan pemilik usaha. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan dan pemungutan baik dari adanya upaya untuk mencapai suatu tujuan dan adanya proses administrasi dijalankan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah sudah dapat dikatakan baik. Namun, adanya program kerja yang berjalan , serta adanya konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya masih belum optimal dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memahami pentingnya mengurus surat izin gangguan dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah