Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kelengkapan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Abstract

Pengujian kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 adalah serangkai kegiatan menguji dan memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah rumit serta lamanya pelayanan pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan dalam melakukan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan di Dinas Perhubungan Unit Pinang Baris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) yang dimana 3 (tiga) orang diantaranya staf yang bekerja di Dinas tersebut dan 2 (dua) orang masyarakat. Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dan sasaran, adanya program dalam melaksanakan kebijakan, adanya tindakan dan adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Menteri Perhubungan. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa pihak Menteri Perhubungan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Medan. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan pengadaaan prasarana secara tidak langsung akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dengan adanya kebijakan ini pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mengadakan prasarana yang dapat menunjang implementasi pelayanan yang dilakukan oleh SDM yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Untuk membantu pelaksanaan kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia