Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3522
Title: Impelementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Authors: Br Lubis, Fitry Handayani
Keywords: Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Issue Date: 20-Mar-2018
Abstract: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk membenahi roda pemerintahan desa agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa yang baru
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3522
Appears in Collections:Public Administration Science



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.