Efektivitas Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Kantor Samsat Medan Utara

Abstract

Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BK dan NON-BK yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan faktafakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari:

KASUBAG TU Kantor satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Medan Utara, Kepala Bidang (KaBid) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah, Staf Pelayanan

program pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Masyarakat yang

ikut serta dalam pengurusan program pemutihan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan hasil penelitian adanya tujuan sebuah kegiatan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari program pengampunan sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat meningkatkan penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Sumatera Utara. Adanya perencanaan yang di buat bahwa dalam rangka penertiban administrasi PKB serta optimalisasi penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Medan Utara. Adanya evaluasi perencanaan, pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati. Adanya efisiensi terlaksana realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukan dengan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah melampaui target