Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan Skripsi

Abstract

Pemerintah Daerah Asahan mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum secara keseluruhan sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja) yaitu perbedaan pandangan di struktural BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) untuk menjalankannya dan kurangnya pengetahuan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tentang isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja) berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan potensi desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan badan Usaha Milik Desa di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sudah terimplementasikan walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena ada kendala didalam proses pengelolaan BUMdes. Perbedaan pandangan di dalam internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) membuat proses pengelolaan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tidak berjalan efektif. Komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) harus secepatnya menyelesaikan masalah yang ada di internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Pemerintah Daerah sendiri kurang melakukan sosialisasi terkait pengelolaan BUMDes kepada petugas BUMDes dan masyarakat. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.