Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Praktik Tuna Susila Di Kota Medan

Abstract

Dibalik semakin marak dan banyaknya angka para pelaku praktik tuna susila, perlu diadakannya pengendalian. Pengendalian tersebut berbentuk pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku praktik tuna susila tersebut. Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Dimana pengawasan praktik tuna susila di Kota Medan merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kota Medan, maka pelaku yang terjaring lalu diberi pembinaan. Pembinaan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena WTS yang semakin banyak jumlahnya. Tujuan program ini adalah agar terbinanya para penyandang masalah tuna susila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pembinaan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan. Perumusan masalah penilitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan”.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan beberapa informan.Serta penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tindakan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan praktik tuna susila. Proses pengawasan dan pembinaan praktik tuna susila yang dilakukan DinasSosial Kota Medan sudah sesuai dijalankan untuk menciptakan Kota Medan yang bersih dan sehat. Hanya saja masih kurangnya pemerataan dalam pengawasan dan pembinaan dalam praktik tuna susila.Dimana masih adanya para pelaku praktik tuna susila yang berkeliaran dan masih menjalankan kegiatan prostitusi tersebut