Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 220/PID.B/PN.SGI/ Dengan Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah

Abstract

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum yang keliru lah yang membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatantingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah yang putusannya membebaskan terdakwa penyerobotan tanah secara tidak sah. Putusan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik tanah yang sah, berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi yang di hadirkan seharusnya terdakwa dapat di Hukum karena telah melakukan tindakan menyerobot tanah tanpa hak dan tanpa seizin pemilik yang sah. Terlebih lagi terdakwa telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindakan menyerobot tanah tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di pahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah dalam pasal 385 ayat (4) seharusnya dapat menghukum pelaku karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal teraebut. Tetapi dalam putusannya Hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal 385 ayat (4). Bagaimana mungkin seorang yang telah menikmati keuntungan dari hasil barang yang di sewakannya tidak dapat di hukum, terlebih lagi pelaku tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan melakukannya secara sadar. Kerugian yang diterima oleh korban sangat berkepanjangan, dengan adanya putusan bebas yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri sigli sangat tidak berkeadilan untuk korban. Suatu badan Peradilan mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia di terapkan secara tepat dan adil.