MEKANISME PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Tertangkapnya sindikat mafia tanah yang marak terjadi merupakan bukti keseriusan Pemerintah terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan khususnya memberantas mafia tanah. Penelitian ini untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah di wilayah Indonesia, bagaimana mekanisme penanggulangan dan pemberantasan mafia tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, serta apakah hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan mafia tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan wawancara tertulis dan studi kepustakaan secara offline dan online. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memecahkan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mafia tanah di Indonesia merupakan permasalahan serius yang dilakukan secara terorganisir dengan modus operandi yang beragam, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, pendudukan lahan secara ilegal, dan melibatkan berbagai pihak. Dalam upaya menanggulangi dan memberantasnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mengambil berbagai langkah, antara lain berkoordinasi dengan instansi terkait, menerapkan program inventarisasi dan pemetaan tanah, mengedepankan mediasi untuk sengketa tanah, memberikan hukuman tegas pada oknum yang terlibat, serta membentuk satuan tugas khusus. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, data pertanahan yang tidak lengkap, sumber daya manusia yang terbatas, peraturan yang masih bercelah, kesulitan mengungkap kasus yang melibatkan oknum tertentu, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas tanah mereka