KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS PENGUASAAN LAHAN EKS HGU (Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)

Abstract

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar dibeberapa areal HGU yang tidak kunjung usai. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah-masalah pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaat Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang menyebutkan bahwa menentukan dan mengatur hubngan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Dimana bumi yang dimaksud adalah lahan atau tanah yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang di atur oleh negara. Begitupun kaitan persoalan penyerobotan lahan HGU tertap terjadi dan menjadi bagian peran kinerja kejaksaan untuk melakukan optimasilasi penindakan dan penuntutan di pengadilan. Latar belakang diatas menjadi topik penetian ini dengan judul “Kebijakan Penuntutan Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penguasaan Lahan Eks HGU” Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Tekhnik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan dan wawancara, sumber data bahan sekunder terdiri primer, sekunder dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggarapan liar di areal HGU tentu harus dipertanggung jawabkan dengan mengedapakan penegakan hukum Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana dan non penal pendekatan persuasif dan mediasi. Kesimpulan penelitan ini adalah kebijakan penuntutan pidana dalam menanggulagi kasus penguasaan lahan HGU di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dalam melakukan penuntutan penangungan penyerobatan lahan HGU berjalan dengan baik dan optimal.