KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM DENGAN MENGENYAMPINGKAN BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

Abstract

Konsekuensi hukum terhadap putusan yang dibuat oleh hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah batal demi hukum karena tidak sejalan dengan keadaan dan fakta yang berada di dalam persidangan. Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat di pahami bahwa pentingnya seorang hakim tidak mengenyampingkan berita acara sidang karena pada saat seorang hakim ingin membuat putusan terdapat syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016. Yang pastinya berkaitan dengan isi yang berada dalam berita acara sidang, jika tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.