ANALISIS HUKUM PENGAMBILALIHAN DATA INFORMASI DARI PERANGKAT NASABAH ATAS PEMANFAATAN FITUR PAYLATER (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)

Abstract

Persoalan utama pengambilalihan data pribadi, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai informasi berupa data pribadi yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlunya pengaturan perlindungan data pribadi dalam undang-undang menjadi sangat penting, mengingat banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai peruntukannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books), dan jenis penelitian ini menganalisis data dan dokumen yang diperoleh. Pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan karena dalam penelitian ini penulis mengkaji Undang Undang khususnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat penelitian ini menekankan pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan objek atau kejadian tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang valid. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah sejatinya telah diatur melalui aturan Perundang-Undangan, Pengaturan mengenai data pribadi saat ini telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan pengamanan terhadap data pribadi, sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia. Akibat hukum dari pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah mengakibatkan terjadinya penyimpangan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal dan legal. Penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dapat melalui penyelenggara perlindungan data pribadi dan juga dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa data pribadi antara subjek dan pengendali data pribadi secara non litigasi.