PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA

Abstract

Desentralisasi asimetris pada dasarnya adalah pembagian kewenangan mengenai hak dan kewajiban daerah yang mendapatkan status asimetris untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kekhususan yang berbeda secara lebih spesifik dibandingkan dengan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pembentukan peraturan daerah bernuansa dari ajaran agama, untuk mengetahui konsep peraturan daerah yang bernuansa agama dalam perspektif desentralisasi asimetris, untuk mengetahui akibat hukum pembentukan peraturan daerah yang bernuansa agama di Indonesia Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pembentukan Peraturan Daerah bernuansa dari ajaran agama oleh pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, terutama terkait urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang memang diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Materi muatan yang bernuansa syariah tetap dapat diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengangkat kearifan lokal yang memang telah mengakar di daerah tersebut, atau untuk melaksanakan urusan wajib seperti urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta terkait urusan sosial Konsep Peraturan Daerah yang bernuansa agama dalam perspektif desentralisasi asimetris dalam sistem hukum ketatanegaraan terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah yang secara tegas memberikan adanya desentralisasi asimetris. Akibat hukum pembentukan peraturan daerah yang bernuansa agama di Indonesia telah menimbulkan sebuah implikasi bagi masyrakat di daerah. Peraturan daerah berperspektif agama memeberikan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut diantaranya implementasi hak-hak sipil di Indonesia yang diatur baik didalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang.