PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)

Abstract

Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar adalah cita-cita semua manusia dalam berbisnis. Akan tetapi kadang-kadang hal ini menjadi peluang bagi kejahatan penipuan bagi manusia yang serakah. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang didapatkannya, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut sehingga menyebabkan kerugian pada orang banyak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan aturan hukum dan bekerjanya aturan hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan akibat hukum bila terjadi pengoplosan bahan bakar minyak (bbm) oplosan sesuai peraturan perundangundangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kejahatan pengoplosan bbm yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan yang mengandung unsur penipuan. Pada kejahatan pengoplosan, Tindak pidana penipuan tertuang dalam buku II KUHP Bab XXV Pasal 378 KUHP, Faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana penipuan yaitu Faktor ekonomi, Faktor masalah sosial dan Faktor kesadaran atas aturan hukum.