Peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru SMA/SMK Di Kota Medan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Penyebab rendahnya kinerja guru tersebut dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi guru yang kurang memadai, kondisi di lapangan mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun di luar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan. Untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan. Untuk mengetahui kendala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi guru SMA/SMK di Kota Medan. Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada Guru. Sertifikat pendidik dimaksud diberikan oleh penyelenggara sertifikasi kepada para Guru yang telah memenuhi standar profesional. Sasaran terakhirnya yakni menciptakan Guru yang profesional, yakni Guru-Guru yang benar-benar mampu menekuni profesi yang diembannya secara baik untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD, Kedudukan dinas pendidikan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dinas pendidikan sebagai dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekertaris daerah, dinas pendidikan sebagaimana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan yang menajdi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, Kurangnya pemahaman dari peserta sertifikasi, sosialisasi sertifikasi kepada guru-guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara sertifikasi kurang di pahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga menghambat dalam proses administrasi. Keterbatasan dana yang berakibat pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana operasionalisasi penyelenggaraan sertifikasi guru dan kurangnya peran aktif para guru dalam mencari informasi seputar sertifikasi guru sehingga para guru minim informasi terkait sertifikasi guru