PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN WARGA NEGARA ASING TANPA IZIN

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum dalam perbuatan penyertaan menurut hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP. Kriteria penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin mengacu pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Analisis hukum Putusan No. 2128 K/Pid.Sus/2019 terkait penyertaan dalam tindak pidana mempekerjakan warga Negara asing tanpa izin bahwa keputusan majelis hakim memvonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan keputusan yang adil dan berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan cermat, sebab dalam pertimbangannya hakim dapat mengatahui adanya disharmoni diantara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut penulis menganggap bahwa hakim telah memutus kasus diatas dengan bijak, cermat dan putusanya dapat dijadikan sebuah yurispridensi dimasa yang akan datang.