PEGAWASAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH MELALUI E-FILLING

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pajak melalui sistem elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pemalsuan pendapatan pada surat pemberitahuan pajak melalui sistem elektronik yaitu faktor internal meliputi: kelalaian wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar ada yang menindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak, namun ada juga yang menindaklajuti dengan proses tindak pidana di bidang perpajakan dan faktor eksternal yaitu karena WP memakai jasa pembayaran pajak (pihak ketiga). Ketiga, penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pemalsuan pendapatan pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yaitu ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi perpajakan yang meliputi: sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan pajak.