TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK SERVITUUT DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Abstract

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan hak servituut dalam pembangunan perumahan diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) mulai Pasal 674 sampai Pasal 710 BW. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menuntut hak servituut kepada pihak pengembang perumahan dibagi dalam 2 (dua) bentuk, dimana perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Tanggung jawab pihak pengembang terhadap konsumen jika tidak terlaksanannya hak servituut dalam perumahan maka pengembang sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas barang ataupun jasa yang merugikan konsumen yang di perdagangkan, pengembalian ganti rugi tersebut harus setara dengan nilai barang yang diperdagangkan kedua bela pihak. Tanggung jawab pelaku usaha yang telah di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan tanggung jawab yang sehubungan adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan tanggung jawab tersebut berdasarkan hubungan hukum yang lahir setelahnya, baik di dalam maupun diluar kontraktual, sebagai hasil dari memakai produk.