Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18843
Title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
Authors: SOLEHA, DINDA PUTRI
Keywords: Sosial;Kekerasan;Pencegahan;Perempuan;Anak
Issue Date: 22-Oct-2022
Abstract: Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Kekerasan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius, oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program pemberdayaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Tinggi nya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia membuat pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka demikian tujuan pemerintah membuat program ini adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,melindungi, memberikan rasa aman,memberikan pelayanan kepada korban,dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Maka aka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya masyrakat dan korban yang merasakan akan gunanya program pencegahan kekerasan tersebut. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Namun, kendala yang terjadi berupa kurangnya anggaran sosialisasi dari pemerintah tetapi Dinas Pemberdayaan Kota Medan bisa mengatasi nya dengan cara melakukan dengan sosial media dan media cetak.
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18843
Appears in Collections:Public Administration Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI DINDA PUTRI SOLEHA (1803100042).pdfFull Text2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.