PENEGAKAN YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN (STUDI TERHADAP LAUT NATUNA)

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas lautan kurang lebih sebesar 5,2 juta km2 (Termasuk perhitungannya dengan Zona Ekonomi Eksklusif) tentunya memiliki potensi akan kekayaan sumber daya laut terutama pada sektor perikanan di wilayah perairannya. Sektor Perikanan Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksplorasi hasil perikanan di Indonesia mengalami peningkatan. Potensi tersebut jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan akan adanya ancaman dari luar seperti aktivitas illegal, Unregulated, Unreported fishing (IUU-Fishing) yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia terutama di ZEE Laut Natuna. Sebagaimana diamanahkan UNCLOS 1982 tentang Pelaksanaan yurisdiksi negara di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia sebagai negara pantai wajib menegakkan yurisdiksinya terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi negara pantai di ZEE, implementasi yurisdiksi Indonesia, dan juga faktor-faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk-bentuk penegakan yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai harus disesuaikan implementasinya dengan aturan nasional dan internasional serta diperlukannya kajian dan analisis terhadap faktor-faktor penghambat penegakan yurisdiksi Indonesia di ZEE Laut Natuna dan bagaimana upaya penanggulangannya