TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KEPOLISIAN KOTA MEDAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI ( Studi di Satlantas Polrestabes Medan )

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan banyak kota-kota besar didalam nya dan dihuni oleh banyak masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda sejalan dengan berkembangnya pembangunan di kota-kota yang lambat laun menjadi kota metropolitan tersebut tentu kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat juga kian meningkat, termasuk didalam nya kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan pembuatan surat izin mengemudi, tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki kendaraan pribadi menjadi salah satu bentuk nilai tambah masyarakat perkotaan dalam mempermudah aktivitas harianya, untuk itu diperlukan adanya sebuah bentuk legalitas seseorang sah dalam berkendara dijalan umum. Legalitas yang dimaksud berupa Surat Izin Mengemudi yang harus dimiliki bagi setiap masyarakat yang berkendara. Surat Izin Mengemudi selanjutnya disebut SIM, diterbitkan oleh kepolisian pada unit Satuan Lalu Lintas setelah si calon pengemudi dinyatakan lulus melakukan serangkaian proses tes uji SIM. SIM terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan kendaraan yang digunakan, berdasarkan bentuk nya SIM terbagi atas SIM perorangan dan SIM umum. SIM perorangan terdiri atas SIM A untuk jenis kendaraan mobil, SIM B1 untuk jenis kendaraan mobil angkutan penumpang dan barang, SIM B2 untuk jenis kendaraan alat berat, SIM C untuk jenis kendaraan sepeda motor dan SIM D untuk para pengemudi kendaraan khusus. Untuk jenis SIM umum terdiri atas SIM A umum digunakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, SIM B1 umum digunakan untuk mengemudikan mobil penumpang serta barang dengan tujuan komersil dan SIM B2 umum untuk menggunakan kendaraan penarik atau bermotor dengan gandengan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Menganalisa permasalahan dengan konsep aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan bersifat empiris untuk melihat permasalahan hukum dengan sudut pandang sosiologis yang melihat fenomena hukum di masyarakat