Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bintara TNI Angkatan Udara yang Melakukan Perzinahan (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)

Abstract

Zina adalah bentuk tindakan tercelah yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian masyarakat di sekitarnya. Zina merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan tindakan yang menurunkan martabat di lingkungan serta tempat pekerjaan yang menaungi pelaku perzinahan tersebut. Perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang saling berkaitan dalam melakukan pekerjaan atau dalam masa dinas selalu menjadi musuh dalam lingkungan dinas TNI dikarenakan bentuk perbuatan tersebut menjatuhkan harkat martabat dari orang yang berkaitan serta dinas militer. Peraturan dan sanksi yang telah tegas tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer seakan dianggap tidak ada oleh orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa melalui media elektronik yang semakin berkembang dapat menjadi penyebab timbulnya suatu perzinahan didalamnya. Perbuatan asusila yang terus berkembang antara anggota militer dengan keluarga besar TNI selalu mendapatkan tindakan tegas dalam setiap putusan menerapkan hukum yang telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Militer. Bentuk ketegasan dalam penjatuhan hukuman terdahap anggota TNI yang melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI adalah hingga pemecatan dari dinas kesatuan militer tersebut berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku dan menaungi setiap anggota TNI tersebut.