Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Karo Menurut Putusan Nomor 125/Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Kbj

Abstract

Istilah “Illegal Logging” sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu seperti yang terjadi dalam suatu perkara Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ. Dalam putusan tersebut para Terdakwa diduga turut serta dalam melakukan pengangkutan kayu hasil pembalakan liar. Para terdakwa dinyatakan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan hukum pada Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu perlu diteliti secara maksimal terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tersebut. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian, dengan demikian adanya tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui modus delik tindak pidana illegal logging, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana illegal logging, untuk mengetahui analisis putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ terkait tindak pidana illegal logging di Kabupaten Karo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa Terdakwa atau turut serta melakukan mengangkut kayu olahan dari hasil pembalakan hutan ini awalnya menunjukkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Kepala Desa Namanterem, namun dalam memuat kayu olahan dari hasil pembalakan liar kedalam mobil truck merk Isuzu Elf 135 PS dengan nomor polisi BK 8106 SE warna putih, setelah mengangkut kayu tersebut ditengah perjalanan mobil diberhentikan oleh pihak Kepolisian Unit Tipiter Polsek Simpang Enam dan mempertanyakan ijin SKAU kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperlihatkan sehingga Terdakwa diamankan ke kantor polisi. oleh karena itu pertanggungjawaban pidana yang diberikan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 87 huruf “a” Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 KUHP. Dan akhir Analisis Putusan Nomor 125/Pid.sus-LH/2016/PN KBJ majelis hakim memberikan amar putusan bebas (vrijspraak) kepada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana turut serta mengangkut kayu hasil illegal logging tersebut adalah hal yang keliru, yang seharusnya pelaku diputuskan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara.