Kajian Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Percepatan Pembangunan (Studi Kantor Walikota Medan)

Abstract

Pengaturan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan. Secara konstitusional tidak mengatur kewenangan dari wakil kepala daerah. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974, wakil kepala daerah sifatnya membantu kepala daerah dan apa yang dilakukan oleh wakil kepala daerah berdasarkan pedoman ketentuan menteri dalam negeri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat yuridis empiris. Yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, majalah hukum, internet dan sebagainya yakni dengan menggunakan bahan materi atau bahan pengumpulan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan. Dari ketentuan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, menunjukan bahwa posisi wakil kepala daerah lemah, tugas wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakil kepala daerah maka, wakil kepala daerah tidak berfungs. Di sisi lain wakil kepala daerah akan melaporkan semua tugas nya kepada kepala daerah mengingat wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pengaturan tugas yang sangat umum dan pembagian kerja secara terperinci di serahkan kepada kesepakatan kedua pihak. Atau salah satu pihak atau dalam hal ini kepala daerah. Kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah.