Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Indonesia merupakan termasuk negara hukum. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Adapun fungsi dan wewenang kejaksaan dalam perhitungan kerugian negara pada tindak pidana korupsi. Badan atau pejabat pemerintah seringkali dalam menetapkan suatu kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan atau pejabat Negara memunculkan kerugian-kerugian khususnya terhadap keuagan Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis, melaikan hasil observasi di lokasi penelitian. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas. Tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Padahal perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan sangat lah penting agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.