Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah

Abstract

Desa dibentuk atas prakrsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat barupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat di ubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurhan berdasarkan prakrsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah, dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian atau pencarian data hukum normatif melalui pendekatan yuridis dan menggunakan data primer, dengan melakukan wawancara oleh narasumber dan juga dibantu oleh bahan dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh fungsi kepala desa dalam era otonomi daerah sudah cukup baik menganut kepada perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan masukan atau aspirasi dari masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pembangunan desa. Dengan cara seperti itu pemerintahan desa bisa menerima dan memilah semua masukan dari masyarakat desa tentang apa yang mereka butuhkan.