Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT.Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Abstract

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagin wajib pajak di Indonesia, serta serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur’an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah terkait agar dapat mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak agar tidak berbuat curang karena dapat merugikan negara. Pertanggungjawaban bagi pelaku penggelapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil,akan tetapi apabila dilihat dari fakta hukum yang terjadi seharusnya bisa diberikan hukuman yang lebih berat lagi karena telah memenuhi unsur unsur delik pidana pajak