Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13763
Title: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Dalam Rangka Pengawasan Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Medan
Authors: Sandy, Fitri
Keywords: Implementasi Kebijakan;Larangan Gelandangan Pengemis;Pengawasan Pembinaan Gelandang dan Pengemis.
Issue Date: 20-Mar-2018
Abstract: Kota Medan sebagai kota besar ketiga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan wewenangnya dan pola penyelesaian yang diterapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, proses pengawasan dan pembinaan serta sarana dan prasarana. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspekaspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat ke efektifitasan dalam penertiban, dana finansial yang belum jelas, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali.
URI: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13763
Appears in Collections:Public Administration Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full skripsi.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.