Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemrintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggearakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. BPKP ini sangat penting dan sangat berperan dalam rangka mewujudkan good governance dan good coorporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Itulah sebabnya kenapa BPKP berperan aktif dalam mengawasi segala sesuatu yang menyangkut dalam pengelolaan aset dan keuangan negara/daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan menolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka sebagai tambahan dalam melengkapi data penulis menambahkan data dihasilkan bahwasanya BPKP sangat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan good governance dan good coorporate governance. Peran BPKP sebagai badan yang mengelola keuangan dan pembangunan tubuh pemantauan pengendalian dan pemantauan proses manajemen pemerintahan yang umumnya ditempatkan sebagai bagian dari Presiden otoritas. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKP berdominan dengan kurangnya SDM untuk mengatasi pengelolaan keuangan di daerah dengan demikian upaya yang dilakukan adalah penambahan SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengawasi pengelolaan keuangan guna menghindarkan adanya KKN, penyelewengan serta hambatan lainnya yang bertujuan untuk menghindarkan kerugian yang terjadi untuk negara.