Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Peneltian dan Pengembangan Kota Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian berupa data-data pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2016 sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian yang terlebih dahulu dipotong PPN sebesar 10% dan disetor menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada tahun 2016 belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku karena PPh pasal 22 yang dipotong tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran terdaftar, secara keseluruhan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22 yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.