ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA ( Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)

Abstract

Indonesia sampai saat ini masih terus berjuang dalam memberantas korupsi, Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pusat saja tapi sudah merambah pada tingkat daerah bahkan sampai di tingkat pemerintahan desa, bagaikan gurita korupsi sudah melilit dan mengancam sendi-sendi kenegaraan. Karena itu penulis mencoba membuat penelitian thesis ini dengan judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, dengan studi penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.125/pid Sus-TPK/2017/PN.MDN. dengan mengemukakan rumusan masalah dan tujuan penelitian antara lain : untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi penggunaan dana desa pada putusan pengadilan yang diteliti dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian thesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian hukum asas-asas hukum , sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yang disempurnakan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier ( Undang-undang / peraturan, buku literature hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia ) dan dokumen pendukung berupa putusan Pengadilan Negeri Medan, Adapun beberapa teori (doktrin) yang digunakan untuk mendukung kebenaran dalam penelitian ini antara lain : Konsep hukum teori pemidanaan, Teori sebab akibat (causalitas) dan teori keadilan (Rawls). Adapun hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 masih dirasa perlu penyempurnaan agar lebih maksimal dalam hal penegakan hukumnya dan perlu ditekankan mengenai uang pengganti dlm undangundang ini yang mana hal ini berkaitan kepada upaya pengembalian uang Negara yang sudah dikorupsi dan upaya pemiskinan para koruptor dan membuat jera mereka atas perbuatannya, dari analisa kasus terlihat hakim kurang mendukung upaya pengembalian keuangan Negara yg telah dikorupsi dan hambatan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi antara lain dari peraturan perundangan yang masih tumpang tindih, perilaku aparatur penegak hukum yang belum maksimal dalam upaya penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang dirasa kuruang mendukung dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu dari pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai korupsi dan dampak dari korupsi itu sendiri.