Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem
pengelolaan dan akuntansi PPN pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I
SU Bengsar Pulobrayan serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan
akuntansi pajak dipungut dan tidak dipungut pada pengadaan suku cadang di
lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan.
Penelitian dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera
Utara Bengsar Pulo Brayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang transportasi. Teknik pengumpulan data yagn
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif ini. Pengumpulan data
dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik
pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam
dan dokumentasi. Dalam menentukan teknik pengumpulan data harus sesuai
permasalahan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan PPN pada PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan diatur di dalam
PMK No. 80 Tahun 2012 dimana jasa angkutan kereta api tidak dikenakan PPN,
kecuali sewa atau carter. Implikasi dari diterbitkanya PMK No. 80 Tahun 2012
membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI. Bagi pemerintah, dengan
dihapuskannya PPN atas jasa angkutan umum kereta api barang dalam angka
pendek dapat mengurangi pendapatan negara yang berasal dari PPN. Dengan
adanya KMK 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan
meningkatkan daya saing moda transportasi lainya seperti angkutan jalan. Bagi PT
KAI, implikasi kebijakan ini dapat memberi kemudahan administrasi dan
diharapkan dapat mendorong industri kereta api dalam kegiatan pengangkutan
