Abstract:
Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masih memiliki rumah yang tidak layak huni karena pendapatan ekonomi yang rendah. Saat ini masalah rumah menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka, tidak semua masyarakat mampu membuat rumah yang mereka idamkan, keterbatasan merekalah yang akhirnya hanya memiliki rumah ala kadarnya, melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin pemerintah melaksanakan kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan situasi atau peristiwa sesuai temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum tepat sasaran banyak rumah tangga miskin yang tidak mendapat bantuan Rutilahu, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan adanya sikap pilih kasih dari perangkat daerah dalam menentukan keluarga penerima manfaat program Rutilahu. Begitu juga dengan masih adanya kendala seperti kurangnya material bangunan karena perehaban ritulahu tidak ditangani oleh tukang yang ahli dalam bidang bangunan melainkan dikerjakan secara gotong royong sehingga tidak adanya keahlian dalam menggunakan material bangunan yang terbatas.
