Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi dan Desa

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan