Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Dengan dasar ini maka UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting

mengenai larangan mempekerjakan anak seperti yang tertulis dalam pasal 68

sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi

“pengusaha dilarang mempekerjakan anak” namun tetap dalam praktiknya masih

banyak pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak tanpa memenuhi

persyaratan-persyaratan dalam penggunaan jasa pekerja seperti yang terdapat pada

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas

Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang apakah sudah dilaksanakan dengan baik

atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan

analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari 5

narasumber untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak,

melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan pekerja

anak. Hasl penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang belum terimplementasi dengan

baik melihat masih banyaknya kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan

perlindungan pekerja anak, salah satunya yaitu sedikitnya jumlah pengawas yang

tidak seimbang dengan jumlah pengusaha yang terdaftar di Dinas

Ketenagakerjaan. Adapun program yang dijalankan Dinas Ketengakaerjaan dalam

pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu program Pengurangan Pekerja Anak

yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang diberikan

kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi yang lemah

dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk bekerja.

Namun masih banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan program ini belum

berjalan efektif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak harus

ditingkatkan lagi semaksimal mungkin agar terciptanya Deli Serdang bebas

pekerja anak