Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Proses Pelayanan yang Cepat, Mudah dan Transparan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Kategorisasi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan; adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; adanya unsur pelaksanaan (implementors), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; adanya prosedur (tata cara) proses pelayanan yang mudah cepat dan transparan secara terpadu melalui sistem online; adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses perizinan usaha.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implemetasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. Kemudian dalam proses pelayanan yang mudah cepat dan transparan secara terpadu melalui sistem online, terdapat pemahaman prosedur dalam proses pelayanan yang mudah cepat dan transparan secara terpadu melalui sistem online, baik terhadap aparat pemberi pelayanan maupun masyarakat penerima pelayanan, terutama dalam upaya memberi pelayanan perizinan secara online, sehingga masyarakat yakin bahwa sistem aplikasi pelayanan online merupakan proses pelayanan yang mudah cepat dan transparan dan secara terpadu. Dilain pihak pegawai dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sehingga para pegawai memiliki Uraian Tugas (Job Descriptions) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
