Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga Di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

Abstract

Di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Desa Blang Benara, upaya memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan salah satunya dengan menjalankan program Desa Siaga. Namun demikian, di Desa Blang Benara, Kabupaten Bener Meriah ini pelaksanakan Program Desa Siaga atau Kelurahan Siaga Aktif masih belum maksimal. Karena di desa Blang Benara ini sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta fasilitas kesehatannya masih belum terpenuhi. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan dan pembinaan Perangkat Desa yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan proses. Perangkat Desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan seberapa besar keberhasilan dalam menciptakan Desa Siaga ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah masih belum akuntabel dan belum mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Namun, prosedur yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup baik, pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat sudah baik dan responsif. Tetapi masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Desa Siaga seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, partisipasi masyarakat masih kurang, laporan pertanggungjawaban yang masih belum jelas dan anggaran yang masih sangat minim serta pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait penggunaan dana dan pelaksanaan program Desa Siaga yang masih belum maksimal