Abstract:
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan Daerah,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Bermusywaratan Desa (BPD) menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menggali aspirasi masyarakat Desa Sayur Maincat .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri no 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di desa sayur maincat agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 5 (lima) orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa Sayur Maincat belum terimplementasi di buktikan dari. sumber daya manusia yang ada di badan permusyawaratan desa masih kurang baik, selain itu tidak tersedianya kantor Badan Permusywaratan Desa (BPD) yang merupakan tempat menampung aspirasi masyarakat sebagai mestinya, kurangnya interaksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat maupun pemerintah desa terutama dalam proses pembangunan desa, kurangnya program-program yang di buat Badan Permusywaratan Desa (BPD) serta pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat desa sayur maincat. Karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang di lakukan Badan Permusyawratan Desa terhadap masyarakat di Desa Sayur Maincat tersebut.
