Abstract:
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2007 adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan
Kelompok Kerja Operasional dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah lemahnya fungsi Posyandu seperti menurunnya kualitas kemampuan kader
posyandu, menurunnya pengelolaan dalam pelayanan posyandu, menurunnya kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu dan melemahnya fungsi
pendampingan kualitas pembinaan posyandu.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang dimana 3 (tiga) orang
diantaranya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang dan 2 (dua) orang dari masyarakat.
Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum terimplementasikan dengan
baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakannya
diketahui bahwa Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) masih sebatas SK, belum
pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan sebagai Kelompok Kerja Operasional dalam proses
pembinaan Posyandu. Dan masih ditemukan sifat ego sektoral dari tiap-tiap SKPD yang ada di
Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja
Operasional di Kabupaten Deli Serdang, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang
disediakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
dalam pelaksanaan fungsi Posyandu
