Implementasi Peraturan Daerah Tebing Tinggi No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi

Abstract

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yang menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya Negara Indonesia mengandalkan hasil yangdikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapatdiperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan.Pemerintah menempatkan sector perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyatdalam pembangunan.Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriftif analisis kualitatif, yaitu suatu metodeyang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam. Hasil penelitian saya bahwa peraturan daerah tebing tinggi no 2 tahun2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi dengan baik hal ini dilihat dengan, adanya tujuan dalam membuat masyarakat wajib pajak sadar akan perlunya dalam membayar pajak, adanya bentuk program yang dibuat seperti memudahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui pembayaran sistem online, adanya pembagian tugas didalam pelayanannya sudah terlaksana dengan baik,dan adanya hasil kegiatan yang dicapai seperti menyadarkan masyarakat mengenai pelunya pajak bumi bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam penegakan sanksi atau denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang-orang yang lalai atau tidak membayar pajak bumidan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat.Semuanya sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal.