Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai

Abstract

Salah satu penerapan teknologi informasi dalam e-government yangdilakukan pemerintah adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan pendaftaran penduduk. Pada dasarnya SIAK merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah – daerahsaling terkoneksi. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan. Di Kota Binjai kebijakan tersebut telah diatur dalamPeraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Masalah yang sering terjadi dalam implementasi sistemtersebut adalah sumberdaya, sarana dan prasarana, serta sosialisasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai. Metodologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Binjai baik namun belummaksimal. Hal ini terlihat dari bertambahnya penduduk yang mengurus dokumenkependudukan setiap tahun, namun masih terdapat beberapa kekurangan sepertikekurangan sumber daya manusia dan upaya sosialisasi yang kurang maksimal.Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengoptimalkan implementasi Penyelenggaraan Administrai Kependudukan dapat berjalan dengan maksimal.