Implementasi Peraturan Daerah No Mor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu Didesa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir

Abstract

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepal desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Penghulu adalah pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melaui Camat kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ( BP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif dan analisis data kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasrakan pada faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir sudah dikatakan efektif. Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena disebabkan anggaran dana dari pemerintah kabupaten telat kurun dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaran pemilihan penghulu, serta pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan pemilihan penghulu, juga meriview kembali Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu di Desa Bangko Bakti Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan penghulu