Abstract:
Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, peyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing natal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang prasarana dan sarana dinas pertnian, ketua seksi pupuk, pestisida, & alsintan di dinas pertanian, ketua bidang penyuluhan di dinas pertanian, serta kepala desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan dan 2 orang masyarakat petani. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentan perlindungan dan pemberdayaan petani di Dinas Pertanian Kabupaten Madailing Natal yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam undang-udang. Akan tetapi, pelaksanaan program sudah terlaksana hanya saja belum menyeluruh atau belum tepat waktu dan tepat mutu dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani. Pengaruh bagi kehidupan masyarakat dapat membantu memudahkan akses pertanian.
