ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN DALAM MENJAMIN AKURASI PERHITUNGAN HPP FISKAL PT RADYSA DHARMA ABADI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) persediaan dalam menjamin akurasi perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Fiskal pada PT Radysa Dharma Abadi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakstabilan pengelolaan stok akibat penggunaan sistem yang masih manual dan terfragmentasi, sehingga memicu terjadinya selisih stok (stock discrepancy) yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan sumber data dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan empat orang informan kunci yang terdiri dari Tim Receiving, Kepala Gudang, Manajer Operasional/Keuangan, dan Tax Officer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPI pada PT Radysa Dharma Abadi masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara real time. Penggunaan media pencatatan manual melalui Google Drive pada bagian receiving menimbulkan risiko human error yang tinggi serta ketiadaan verifikasi ganda, sementara pada sistem Accurate terjadi keterlambatan pembaruan data antara penjualan grosir dan stok Shopee. Terkait perlakuan perpajakan, perusahaan melakukan Koreksi Fiskal Positif atas selisih stok yang tidak memiliki Berita Acara (BA) valid, yang secara ketentuan UU Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Non-Deductible Expense. Meskipun tindakan ini memenuhi kepatuhan formal perpajakan, secara manajerial hal tersebut merugikan perusahaan karena meningkatkan beban pajak akibat nilai HPP yang dikecilkan secara manual. Secara keseluruhan, integrasi antara SPI dan perlakuan fiskal belum efektif dalam menjamin akurasi HPP Fiskal karena data operasional dari gudang sudah mengandung inakurasi, sehingga angka yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi fisik barang yang sebenarnya melainkan hasil penyesuaian untuk menghindari sanksi perpajakan.