ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan financial technology (fintech), khususnya layanan buy now pay later (BNPL) seperti Shopee PayLater yang memberikan kemudahan transaksi, namun menimbulkan persoalan dalam perspektif ekonomi syariah terkait mekanisme pembiayaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta potensi adanya unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan Shopee PayLater sebagai sistem pembayaran tunda (pay later), menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan, serta mengkaji secara komprehensif keberadaan unsur riba, gharar, dan maysir dalam penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa ketentuan resmi Shopee PayLater serta literatur terkait, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep akad qardh, prinsip ekonomi syariah, dan larangan riba. Proses analisis dilakukan melalui tahap penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil yang sistematis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee PayLater merupakan pembiayaan digital yang membentuk hubungan utang-piutang, dengan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan yang menambah kewajiban pembayaran pengguna. Praktik ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam ekonomi syariah, serta berpotensi mengandung unsur riba qardh dan riba nasi’ah karena adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pokok utang dan dikaitkan dengan waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik Shopee PayLater tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dalam mekanisme pembiayaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pembiayaan digital yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.