IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. Fokus penelitian mencakup empat indikator utama, yaitu pelaksana kebijakan, sumber daya kebijakan, struktur dan mekanisme organisasi, serta lingkungan kebijakan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait koordinasi pelaksana, keterjangkauan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap narasumber yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh pelaksana, sumber daya, struktur organisasi, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Aparatur pelaksana memahami tugas sesuai pembagian kerja organisasi dan menjalankan program berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sarana pelayanan dasar serta alat kontrasepsi tersedia, meskipun fasilitas operasional masih terbatas pada kondisi tertentu. Koordinasi antarbidang, puskesmas, dan pemerintah desa berlangsung rutin melalui pelaporan berbasis aplikasi New SIGA. Dukungan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, kecukupan sumber daya, kejelasan mekanisme organisasi, dan dukungan lingkungan sosial.